Wonderfull Words

maaf., SEBENARNYA ini postingan yang amat sangat terlambat..., ^^
kemaren baru liat folder yg berisi foto2 ini sih, jd langsung tak posting.
kegiatan ini sebenarnya Masih dalam rangkaian acara KEMAH KERJA MAHASISWA KE XXXIV lalu, telat banget seh nulisnya. Tapi tidak apalah, hehehe.

Senin sekitar akhir bulan februari 2012
Acara pagi ini adalah berkunjung ke SDN Patok Picis 1, dengan agenda, jadi guru pengganti sebelum para MABA FT-UB datang ke bumi KKM. Dan kami para peserta harus mengikuti upacara bendera, kan wajib tuh tiap senin bagi murid-murid. Turun dari mobil, ternyata upacara sudah setengah jalan, yakni pembacaan Pancasila. Kami semua langsung membaur. Beberapa peserta langsung di belakang murid-murid SD,

Ingatanku melayang pada masa 10 tahun yang lalu, ketika masih mengenakan seragam putih-merah. Aku dulu selalu jadi pembaca UUD 1945, kadang jadi komandan pleton, kadang juga jadi pembaca doa. Tapi yang paling sering yah jadi peserta . Dulu aku selalu memilih baris di bawah pohon dekat pagar sekolah, alasan pastinya yah karena biar gag kepanasan :p tapi berhubung dulu agak tinggi dari temen-temen yang lain jadinya mesti di pindah ke baris paling depan deh!! ==",  . Dulu kalo baris, sulit sekali kalau diatur.”

Itulah yang tercermin saat upacara pagi ini, mereka ramenya minta ampun, parah pokoknya. Saat pembina upacara maju, beliau yang juga kepala sekolah, berbicara panjang lebar, dengan suara yang menggelegar yang mampu membangkitkan semangat semua anak didiknya, bahkan kami juga.

“kalian harus belajar yang rajin yang sungguh-sungguh, biar bisa kuliah di TEKNIK, seperti kakak-kakak kalian ini. Mereka Kuliah di UB, ada yang dari dari Malang, Blitar, Situbondo, Kalimantan, dan Kendari juga ada. Kalian harus patuh sama ibu guru. Disuruh belajar, belajar, jangan malah main.”

Hatiku bergetar, seolah ada sebuah resonansi dalam dadaku. Mataku sedikit menerawang jauh, membayangkan dulu saat aku berdiri diujung sana. Pembina upacara tak henti-hentinya setiap senin, selalu memotivasi kita, hingga aku sampai pada titik ini. Titik yang mungkin tidak semua dari kami (temen SD ku), bisa berdiri pada titik ini. TUHAN, jagalah aku dan teman-teman ku
Setelah upacara, dilanjut ngajar. aku kebagian kelas 4, kadang juga masuk di kelas 2., duhhh., rame beud dah pokoknya.  Jam menunjukan pukul 11.00, dimana kami harus meninggalkan SD pukul 12.30. yang lucu, smua anak SD itu meminta tanda tangan dan no. Hape kami, bahkan minta foto bareng. Sesi foto dimulai, awalnya semua dari kami dan hampir semua dari mereka, foto bareng, tapi kekacauan lah yang terjadi, sulit sekali diatur. Capek ngatur, karena udah panas n dikejar waktu, ganti gurunya yang mau foto bareng. Oke, muridnya sampe dimarahin bahkan diusir agar gag ikut foto, hehehe. Pas kamera udah siap, murid-murid itu tetap saja berdiri dekat kami, hitungan 1….2….. hampir 3, bruuuulllll, semuanya nimbrung lagi. Diusir lagi, siap-siap foto lagi, hitungan 1….2….. hampir 3, bruuuulllll, semuanya nimbrung lagi. Hahaha, dasar anak SD narsis. Akhirnya untuk yang ke-5 kalinya, foto itu berhasil

ini dia nih penampakan poto-poto pas disana.., sayangnya pas bagian upacaranya malah gak ada., hehehe
cekidot :))





Terima kasih SDN PATOKPICIS 1, engkau telah mengingatkan kami akan masa kecil kami yang indah, menganggap bahwa hidup itu penuh kesenangan tanpa perjuangan. Tapi sekarang, kami telah sedikit mengerti akan makna hidup yang pernah kami alami dulu. Tidak pernah seindah yang kami bayangkan.
Tribute to Our teacher, everywhere. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa

    Ketika issue Pemanasan Global (Global Warming) mulai menggema, konsep Green Building menumbuhkan semangat bagi para perencana kota untuk lebih mengedepankan masalah lingkungan dalam perencanaannya. Terutama dengan keterbatasan lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) di kota-kota besar mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan dalam kota itu sendiri. Para perencana kota, terutama di kota-kota besar dunia mulai bergairah untuk ikut dalam program untuk mengatasi dampak global warming. Walaupun sebenarnya isu-isu tentang penyelamatan lingkungan kota sudah dikenal lama dalam ilmu perencanaan kota, akan tetapi hanya beberapa kota-kota besar di dunia yang sadar akan hal tersebut.

Permintaan untuk mengadopsi sumber energi hijau dalam kehidupan sehari-hari telah mendorong banyak arsitek untuk merancang gedung pencakar langit yang dapat menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Atap bangunan ini menggunakan sinar matahari dan sumber energi hijau lainnya. Berikut adalah daftar gedung dengan konsep berkelanjutan yang dirancang untuk memiliki atap hijau. 

1. Cactus Building di Qatar

Estetika arsitek GO Group telah merancang struktur kaktus-terinspirasi energi-efisien untuk pemerintah Qatar. Bangunan ini beberapa fitur cerdas nuansa yang membuka dan menutup sesuai dengan kekuatan matahari. Bangunan hijau memiliki kubah botani juga.

2. Nanyang University di Singapura

  

3. Nanyang University di Singapura

4. Waldspirale
5. Roof Garden on Fifth Ave

6. City Hall building di Chicago

Nb: dan masih banyak lagi contoh bangunan lain yang memiliki konsep green building. cari sendiri yahhh :)) 

Wisata bahari selama ini masih sedemikian sempit pengembangannya. Tujuan wisata untuk wisata bahari pun masih amat terbatas, di antaranya Bali dan Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara wisata bahari yang berbasiskan pulau-pulau kecil belum digarap. Kekayaan yang sudah terinventarisasi saat ini adalah 59 pulau potensial dan 13 pulau unggulan. Kondisi seperti itu sudah menjanjikan bahwa pariwisata bahari Indonesia memiliki nilai jual tinggi karena ekosistem dan alam lautnya amat menarik.
Dengan modal pariwisata bahari berupa ketertarikan pada keunikan ekosistem dan sumber daya bahari serta pada interaksi sosial dan praktik-praktik lokal yang ”unik” kebaharian, yang patut dikembangkan adalah pariwisata bahari (marine ecotourism).
Istilah ecotourism bukanlah ”obat paling manjur” yang dapat mengobati ”kerusakan akibat kegiatan pariwisata”. Pariwisata yang dihayati dan dipraktikkan selama ini dengan taman-taman, daerah perbelanjaan, kuliner, dan produk ecotourism artifisial lainnya ternyata (nyaris selalu) tidak baik bagi lingkungan yang menjadi obyek jualan ecotourism itu sendiri.
Yang perlu digarisbawahi adalah lingkungan itu rentan dan sensitif dengan perubahan besar yang berlangsung secara tiba-tiba, termasuk di dalamnya hewan, tanaman, dan masyarakat yang ada di dalamnya (masyarakat lokal).
Ada kecurigaan bahwa perubahan amat cepat dari paradigma terestrial ke paradigma kelautan ini bukan didorong oleh itikad untuk berbuat lebih baik dari yang sebelumnya (di daratan), melainkan didorong semata-mata oleh keinginan mencari pengganti (daratan) saja atau replacement.
Pembangunan atau apa pun istilahnya, sentuhan investor pada sebuah sumber daya alam yang selama ini terjadi telah meninggalkan ”trauma” tersendiri kepada masyarakat lokal. Kisah-kisah pembangunan/penanaman modal di bidang pertambangan dan perkebunan selama ini hanya berupa kisah-kisah kelabu dan kisah pilu masyarakat lokal.
Menurut pendapat saya pengembangan pariwisata sebenarnya tak jauh berbeda dengan eksploitasi sumber daya alam. Sebagian pulau dengan ekosistem laut dan daratan yang indah, unik, dan menarik sudah digarap, bahkan dijual kepada pihak asing. Sementara itu, masyarakat ”gigit jari” karena aksesnya untuk menangkap ikan semakin terbatas.
Kekhawatirannya akan pendekatan pengembangan pariwisata bahari atau marine ecotourism. Kita menunjuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Di dalam undang-undang itulah bersembunyi sejumlah ancaman yang berpotensi memiskinkan masyarakat lokal, membuat mereka ”gigit jari” menonton hiburan berupa marine ecotourism di wilayah mereka tinggal bertahun-tahun sebelumnya.
Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan pariwisata bahari dapat diberikan melalui sertifikat HP-3, yaitu sertifikat hak pengusahaan, perairan, dan pesisir, yang meliputi permukaan air, kolom air, hingga ke dasar perairan. Jangan coba-coba datang dengan cara menyelam ke wilayah yang telah diterbitkan HP-3-nya.
Perencanaan strategis sebagai prasyarat terbitnya sertifikat HP-3 ditentukan hanya oleh dua pihak, yaitu pemilik modal (pihak swasta) dan pemerintah daerah. Masyarakat setempat tidak mendapatkan hak untuk turut merencanakan, padahal merekalah yang akan menerima akibatnya secara langsung.
Hak tersebut dapat dimiliki oleh sektor swasta (termasuk asing) dengan periode pengusahaan 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Disebutkan, masyarakat yang kehilangan aksesnya terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil akan mendapatkan kompensasi karena dia telah kehilangan akses ke lokasi lapangan kerja mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
 
Peraturan boleh berbicara demikian, tetapi temuan tersebut dengan kondisi di lapangan merupakan sebuah realitas yang berbeda. Temuan di Tomia, Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, menunjukkan bahwa di lapangan terjadi pengaplingan area laut sebagai zona larang tangkap karena diperuntukkan sebagai dive point dengan kompensasi Rp 5 juta per bulan untuk pembangunan infrastruktur desa. Daerah ini dikelola sebuah perusahaan dari Swiss.

Realitas lain, yaitu di Kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah, perusahaan dari Italia telah mengenakan larangan untuk kegiatan perikanan tradisional sejauh 7 kilometer. Alasannya: konservasi.

Sementara di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, investor membatasi akses masyarakat nelayan karena dianggap sebagai ancaman. Tahun 2002 dan 2003 konflik antara pengusaha dan masyarakat telah menelan korban jiwa.

Kita juga bisa menyitir isi UUD 1945 Pasal 33 yang intinya menegaskan bahwa 
kekayaan alam dan sumber daya air, udara, dan sebagainya harus dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, yang terjadi sekarang bukan kemakmuran yang didapat, sebaliknya sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam justru identik dengan kemiskinan karena masyarakat lokal terpinggirkan dari hiruk pikuk investasi.
Dengan berbagai catatan tersebut di atas, rencana pengembangan pariwisata bahari atau pariwisata lingkungan kelautan (marine ecotourism) perlu mempertimbangkan beberapa catatan tambahan.
Catatan tambahan itu, jika mau bisa disebut rekomendasi, antara lain, pariwisata bahari tidak boleh dipandang sebagai komoditas industri, perlu dilakukan pendekatan humanis, demokratis, transparan, dan bottom up.
Lalu, konsultatif dengan masyarakat, komunitas nelayan dan masyarakat lain yang bergantung pada sumber daya laut harus menjadi titik berangkat kegiatan pariwisata bahari (pendekatan kultural), inisiatif konservasi masyarakat perikanan tradisional harus dipahami sebagai inisiatif sadar masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi sekaligus mendapatkan keuntungan dari sumber daya pesisir.
 
Dengan melakukan sesuai catatan-catatan di atas, diharapkan ada kesetaraan di antara para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah (daerah atau pusat), pengusaha swasta, dan masyarakat. Lalu, mungkin suatu kali nanti tercapai situasi di mana pariwisata bahari bukan lagi sekadar privatisasi yang menyisakan tangis dan kemiskinan....

dikutip dan ditambah2i dikit dari Pemaparan Dosen pada Perkuliahan MKP Perencanaan Kawasan Pesisir, PWK-FTUB 2012 :D

Sungguh miris memang jika melihat beberapa uraian diatas. Namun tentu PLN tidak akan membiarkan hal itu terus berlanjut. Saya yakin para petinggi PLN beserta jajaran staff dan karyawannya sudah melakukan beberapa upaya terbaik dan inovasi serta terobosan terbaru untuk meningkatkan pelayanan mereka. Seperti pada Layanan Listrik Pintar. Layanan ini merupakan inovasi terkini yang berhasil dijalankan oleh PLN. Dengan menggunakan listrik pintar ini, pelanggan diharapkan mampu mengatur penggunaan listriknya secara efisien. sehingga mereka akan terbiasa melakukan penghematan seperti mematikan lampu yang tidak digunakan, mengurangi pemakaian AC, dan tindakan-tindakan hemat listrik lainnya. Lain halnya dengan sewaktu dulu pada saat menggunakan sistem pasca bayar, penggunaan listrik jadi semaunya karena tidak ada limit yang menjadi patokan penggunaan listriknya. Sungguh bermanfaat sekali.

Disamping itu PLN juga menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini dilakukan karena  telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis agar setiap pertumbuhan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan global. Dalam hal ini, manajemen PLN telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktek penyelenggaraan korporasi yang bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Adapun program ‘PLN Bersih’ ini meliputi reformasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mulai dari studi pemetaan dalam tahapan/proses PBJ dan juga reformasi proses pelayanan pelanggan yang berkualitas. Dalam konsep ini akan ada tim penerima keluhan pelanggan atau masyarakat yang dikenal dengan whistle blower system. Hal ini digunakan sebagai informasi untuk menginformasikan praktik-praktik korupsi, termasuk memberikan perlindungan pada orang yang menginformasikan terjadinya praktik korupsi di lingkungannya.

Ya, kami, seluruh rakyat Indonesia, tentu saja  berharap besar bahwa dengan adanya kerjasama tersebut, semua pihak dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerugian negara. Kami juga berharap PLN terus meningkatkan dan memperluas area pelayanannya karena listrik bukan hanya milik orang kota saja, juga bukan hanya milik Pulau Jawa saja tetapi milik seluruh orang Indonesia.
Dan satu hal yang pasti karena  
PLNku ini PLN Kita Semua :)